Mega Proyek Pengaman Abrasi di Desa Corawali, Pelaksana Kegiatan Diduga Abaikan Safety Standar K3

BARRU - Mega proyek pembangunan pengaman abrasi yang dikerjakan oleh PT. Putra Mataram Perkasa dipertanyakan izin AMDAL oleh sejumlah LSM dan Jurnalis yang bertugas di Kabupaten Barru.

Kegiatan proyek tersebut saat ini sedang berjalan yang diduga tidak ada izin AMDAL/UKL-UPL yang berlokasi di pesisir pantai Aluppange, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca juga: Kerjasama Pemda Barru dan PUTR Sulsel, Jalan Poros Pekkae-Soppeng Diperbaiki

"Saya sudah kelokasi kegiatan, kami menduga tidak ada Izin AMDAL/UKL-UPL yang nyatanya mengerjakan proyek di pesisir pantai, " kata Ir. Samid ketua Lsm Harimau Indonesia Bersayap (HIB) mewakili forum Lsm kabupaten Barru.

Baca juga: Bakti Kominfo Layanani Internet Sekolah Raih Better Satellite World Awards VI

Berdasarkan hasil investigasi jurnalis, Ormas dan Lsm pada Sabtu (18/9/2021), selain dugaan tidak ada AMDAL juga pekerja saat di lokasi pekerjaan proyek tidak Safety dengan standar K3. 

Selain itu, papan informasi proyek sudah tidak ada yang terpasang dilokasi, tidak mencantumkan Pagu Anggaran dan material batu sebagian gunakan material ilegal tanpa izin.

Baca juga: Akibat Luapan Air Sungai, Dua Jembatan di Rampi Luwu Utara Rusak Parah

Hal tersebut diminta pengawas lapangan dari dinas provinsi terkait agar memantau dengan teliti pelaksanaan kegiatan proyek.

"Kami minta agar pengawasan proyek harus tegas dan teliti agar kwalitas bangunan sesuai RAB dan terpenting adanya bangunan itu harus dipikirkan dampak bagi warga setempat, " ucap tegas Andi Agus ketua ormas Laki DPC Barru, Selasa (21/8/2021).

Baca juga: Bupati Barru Terima Akses Jalan Lampoko-Bawasalo Dari PLTU

Saat dihubungi via telepon pelaksana lapangan inisial M sedang berada di Malino dan geram adanya wartawan datang investigasi kegiatan proyek.

"Siapa yang kasihki izin datang foto-foto disitu, " kata M dengan nada lantang.

Baca juga: Sejumlah Talud Proyek Jalan di Sangkaropi Kembali Ambruk, Gusti: Kami Tetap Bertanggung Jawab Perbaiki

Penting diketahui bahwa wartawan tidak boleh dihalangi untuk menjalankan tugas sesuai undang - undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

(Red)